Namun di tengah indahnya jargon tersebut, realitas di lapangan justru memunculkan ironi yang dinilai bertolak belakang dengan semangat “BAHAGIA” itu sendiri. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Nomor: 66.A/LHP/XVIII.MDN/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, Pemerintah Kabupaten Batu Bara kembali memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) atas LKPD Tahun Anggaran 2024.
Dalam laporan tersebut, tercatat sedikitnya 12 temuan penting beserta 12 rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti. Permasalahan yang ditemukan antara lain menyangkut kebijakan akuntansi properti investasi yang belum teridentifikasi secara memadai, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum tertib, hingga dugaan kelebihan pembayaran belanja pada Dinas PUTR yang nilainya mencapai lebih dari Rp7 miliar. Selain itu, terdapat pula persoalan dalam penganggaran belanja modal di lingkungan Dinas Pendidikan.
Sorotan tajam juga mengarah pada pengelolaan BUMD strategis, PT Pembangunan Bahtera Berjaya. Nilai investasi jangka panjang daerah sebesar Rp19,8 miliar lebih disebut dalam kondisi “tidak dapat diuji”, sementara laporan keuangan perusahaan memperoleh status disclaimer dan operasional perusahaan dikabarkan telah berhenti total.
Menyikapi persoalan tersebut, awak media dari Adyaksa bersama SumutBrantas.id melakukan upaya konfirmasi resmi kepada Rusian Heri yang baru dilantik sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara. Sejumlah pertanyaan strategis disampaikan secara tertulis melalui pesan WhatsApp dengan bahasa yang disebut santun dan profesional.
Namun hingga lebih dari 36 jam sejak pesan dikirimkan, tidak ada tanggapan maupun jawaban yang diberikan. Sikap diam tersebut memunculkan berbagai persepsi di tengah masyarakat, terutama terkait komitmen keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas birokrasi.
Beberapa pertanyaan yang diajukan media di antaranya terkait langkah konkret penyelamatan aset daerah senilai Rp19,8 miliar, kemungkinan audit investigatif terhadap pengelolaan BUMD, evaluasi terhadap pejabat sebelumnya, hingga strategi masa depan perusahaan apakah akan dibenahi, dilikuidasi, atau tetap dipertahankan.
Selain itu, media juga mempertanyakan komitmen keterbukaan informasi publik, mengingat poin “Akuntabel” dan “Berorientasi Pelayanan” dalam tagline “BAHAGIA” dinilai menuntut pejabat publik untuk responsif, terbuka, dan siap memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Sikap tidak merespons tersebut menuai kritik dari sejumlah elemen masyarakat. Mereka menilai bahwa slogan pemerintahan akan kehilangan makna apabila tidak diwujudkan dalam praktik pelayanan dan keterbukaan terhadap publik.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pj Sekda Kabupaten Batu Bara belum memberikan klarifikasi ataupun jawaban resmi terkait sejumlah pertanyaan yang telah diajukan awak media.
(IR4ONE).
